https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/minerba/issue/feed 2026-08-11T01:36:39+07:00 Jurnal tekMIRA jurnal-tekmira@esdm.go.id Open Journal Systems <p>Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara terbit pada bulan Januari, Mei dan September, memuat karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan litbang mineral dan batubara mulai dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, ekstraksi, pemanfaatan, lingkungan, kebijakan dan keekonomian termasuk ulasan ilmiah terkait.</p> https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/minerba/article/view/1765 2026-08-11T01:36:39+07:00 Bachtiar Effendi bachtiareaje@gmail.com 2025-09-29T00:00:00+07:00 Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/minerba/article/view/1764 2026-08-11T01:34:32+07:00 Bachtiar Effendi bachtiareaje@gmail.com 2025-09-29T00:00:00+07:00 Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/minerba/article/view/1763 2026-08-11T01:32:37+07:00 2025-09-29T00:00:00+07:00 Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/minerba/article/view/1762 2026-08-11T01:25:49+07:00 2025-09-29T00:00:00+07:00 Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/minerba/article/view/1740 2026-03-25T12:28:16+07:00 Buana Sjahboeddin sjahboeddin.buana@gmail.com Dhaniswara K. Harjono awan.sjahboeddin@alumni.ui.ac.id Bernard Nainggolan awan.sjahboeddin@alumni.ui.ac.id Dian P. Simatupang awan.sjahboeddin@alumni.ui.ac.id

<p class="IsiAbstrak">Indonesia secara konstitusional menganut negara kesejahteraan berbasis Pancasila yang mewajibkan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, pertambangan rakyat masih didominasi oleh praktik informal dan pertambangan tanpa izin (PETI), yang menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan secara luas. Data nasional menunjukkan ribuan lokasi PETI di Indonesia, sementara kasus PT Timah memperlihatkan bagaimana pertambangan ilegal oleh masyarakat berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan estimasi kerugian negara lebih dari Rp300 triliun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kebijakan kualitatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi studi kasus Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan antara desain normatif pengaturan pertambangan rakyat dan implementasinya. Secara nasional telah ditetapkan 1.216 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), namun praktik ilegal tetap masif. Di Gorontalo, dari 63 WPR yang ditetapkan, hanya satu Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang terbit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertambangan rakyat hanya dapat mendukung kesejahteraan masyarakat melalui percepatan formalisasi, penguatan kapasitas daerah, integrasi perlindungan lingkungan, dan koordinasi pusat–daerah sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).</p>

2025-09-29T00:00:00+07:00 Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara