Cover Belakang

Bachtiar Effendi — Mon, 29 Sep 2025 00:00:00 +0700

Lampiran

Bachtiar Effendi — Mon, 29 Sep 2025 00:00:00 +0700

Kata Pengantar

Mon, 29 Sep 2025 00:00:00 +0700

Cover Depan

Mon, 29 Sep 2025 00:00:00 +0700

PERTAMBANGAN RAKYAT SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN BERBASIS PANCASILA

Buana Sjahboeddin, Dhaniswara K. Harjono, Bernard Nainggolan, Dian P. Simatupang — Mon, 29 Sep 2025 00:00:00 +0700

Indonesia secara konstitusional menganut negara kesejahteraan berbasis Pancasila yang mewajibkan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, pertambangan rakyat masih didominasi oleh praktik informal dan pertambangan tanpa izin (PETI), yang menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan secara luas. Data nasional menunjukkan ribuan lokasi PETI di Indonesia, sementara kasus PT Timah memperlihatkan bagaimana pertambangan ilegal oleh masyarakat berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan estimasi kerugian negara lebih dari Rp300 triliun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kebijakan kualitatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi studi kasus Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan antara desain normatif pengaturan pertambangan rakyat dan implementasinya. Secara nasional telah ditetapkan 1.216 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), namun praktik ilegal tetap masif. Di Gorontalo, dari 63 WPR yang ditetapkan, hanya satu Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang terbit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertambangan rakyat hanya dapat mendukung kesejahteraan masyarakat melalui percepatan formalisasi, penguatan kapasitas daerah, integrasi perlindungan lingkungan, dan koordinasi pusat–daerah sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara

Cover Belakang

Lampiran

Kata Pengantar

Cover Depan

PERTAMBANGAN RAKYAT SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN BERBASIS PANCASILA